loading...
Sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat daerah hadir dalam Halaqah tersebut. Di antaranya, Syuriah PBNU asal Jawa Tengah (Jateng), KH Subhan Makmun, Ketua PWNU Jawa Tengah, Ketua MUI Jawa Tengah, wakil gubernur Jawa Tengah, bupati dan wakil bupati Brebes, serta para pengurus PCNU Brebes, PCNU Kabupaten dan Kota Tegal.
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimun Zubair mengungkapkan, langkah Ma'ruf dalam menggerakkan dan memberdayakan ekonomi ummat menginspirasi dirinya selaku Wakil Gubernur untuk memperkuat kebijakan pemberdayaan pesantren. "
"Pemprov Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi pesantren. Melalui sejumlah kebijakan," katanya.
Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Jawa Tengah, mengamini pernyataan Taj Yasin. Bahwa saat ini pihaknya memandang pesantren sebagai entitas penting di tengah masyarakat.
"Tak hanya perannya dalam pengembangan pendidikan, tetapi juga dalam hal menggerakkan ekonomi masyarakat. Karenanya saat ini salah satu basis ekonomi yang harus kita berdayakan, kita hidupkan adalah pesantren," ujar Bambang.
Bambang juga mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir atau pasca sejumlah inisiasi ekonomi keumatan yang digalang Ma'ruf, Bank Indonesia mulai bergerak ke pesantren.
"Karena pesantren juga punya pengaruh yang besar untuk menstimulasi ekonomi masyarakat. Bank Indonesia melihat salah satu nilai ekonomi pesantren yang bisa kita stimulasi adalah dalam hal pengelolaan air dan pengelolaan sampah," tuturnya seraya memaparkan sejumlah program BI yang telah dan akan dikembangkan di pesantren.
Sementara itu, Ma'ruf Amin mengaku mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang berupaya menggerakkan ekonomi pesantren. Menurut dia, selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga adalah pusat pergerakan, pesantren juga harus jadi pusat perbaikan ummat.
"Kalau ada masyarakat kelaparan, kekurangan pakaian, kurang pendidikan, kurang kesehatan, pesantren ikut berdosa. Karenanya kita harus menggerakkan kemandirian ekonominya, untuk turut serta mengeliminir kemiskinan di negeri ini," paparnya.
Karena itu, sambung dia, pesantren harus siap menjadi pusat pemberdayaan ekonomi untuk menggerakkan ekonomi ummat, menghilangkan kesenjangan pesantren.
"Pak Jokowi sudah menyetujui ini. Karena itu, pemerintah membina koperasi dan pesantren agar lebih berdaya ekonominya. Pemerintah juga mendorong para pelaku ekonomi kelas atas, para konglomerat untuk bermitra dengan pesantren dengan pelaku ekonomi kecil, agar distribusi ekonomi lebih merata," ujarnya.
No comments:
Post a Comment