loading...
Hal tersebut disampaikan Wiranto saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Camat yang diikuti 500 orang camat dari Provinsi Sulawesi, Maluku dan Papua di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (30/8/2018).
Ditegaskan, peran strategis camat dalam melaksanakan program prioritas nasional dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan sangat penting. Itu sebabnya kata Wiranto, para camat harus loyal agar pelaksanaan pembangunan bangsa bisa searah sesuai dengan fokus yang dijalankan presiden, dimana saat ini presiden selalu fokus memperhatikan kepentingan rakyat, tidak merugikan rakyat, semua kebijakan dijalankan untuk rakyat.
Ada 10 prioritas nasional yang dilakukan presiden demi mensejahterakan rakyat yakni pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, usaha parisiwasata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, pembangunan wilayah, dan polhukam.
“Semua program tersebut harus didukung sepenuhnya oleh para camat,” pintanya.
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan peran camat dalam konteks NKRI untuk menghadapi persaingan global saat ini sangat penting. Cita-cita negara bisa tercapai karena camat turut ambil andil dalam pembangunan. Posisi camat dalam proses desentraliasi harus jelas, camat memiliki hak mengatur wilayah ke arah yang lebih baik di dalam wilayah itu terdapat rakyat.
Menurutnya, camat merupakan ujung tombak dalam pembangunan, kecamatan gagal hingga pusat bisa gagal. Khusus dalam bidang politik, Menko Polhukam mengingatkan camat harus ikut membantu menyelesaikan agenda nasional dalam pileg, pilpres, pilkada agar berjalan lancar.
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan kepada para camat di seluruh Indonesia untuk memiliki integritas, tegak lurus dalam memimpin dan terus menyampaikan kepada masyarakat tentang keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah.
Rakornas tersebut mengambil tema peran strategis camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. “Setiap camat harus terus melakukan konsolidasi antar sesama perangkat pemerintahan. Camat harus tegak lurus, semua aparat pemerintahan harus tegak lurus, jangan khawatir dalam melayani masyarakat,” ujar Tjahjo.
Dia meminta para camat harus mampu menyampaikan ke masyarakat semua keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal tersebut bukan kampanye, hal itu adalah untuk menunjukan loyalitas camat kepada pimpinannya.
Sedangkan Irwasum Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno saat menyampaikan materi terkait penguatan sinergitas Polri dengan perangkat pemerintah daerah dalam upaya pencegahan konflik sosial dalam menciptakan kamtibmas mengatakan untuk mencapai tujuan semua komponen harus bersatu padu.
“Yang penting situasi kamtibmas harus kondusif karena sebagai landasan untuk melaksanakan pembangunan,” ujarnya.
No comments:
Post a Comment